Peraturan Desa Ngroto Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DESA NGROTO

NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGROTO,

 

Menimbang

:

a.

bahwa untuk pengelolaan dan perlindungan kekayaan desa harus berdayaguna dan hasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.

   

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 113 Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa:

   

c.

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b diperlukan Peraturan  Desa Ngroto;

Mengingat

:

1.

Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

   

2.

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

   

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

   

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

   

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

   

6.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul Dan kewenangan lokal berskala desa

   

7.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

   

8.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian , Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha milik Desa

   

9.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

       
       

 

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGROTO

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan

 

PERATURAN DESA NGROTO TENTANG  PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

  1. Desa adalah Desa Ngroto;
  2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngroto;
  3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  4. Perangkat desa adalah aparatur desa yang bertugas membatu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
  5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Ngroto.
  6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
  8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
  9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
  10. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Desa;
  11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
  12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
  14. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
  15. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
  16. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
  17. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
  18. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual.
  19. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah.
  20. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa.
  21. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Kekayaan Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang.
  22. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Kekayaan Desa.
  23. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
  24. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
  25. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
  26. Bangun guna serah adalah pemanfa.atan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan. dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
  27. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan. bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
  28. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

 

BAB II

JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 2

 

(1)

Jenis kekayaan Desa terdiri atas:

 

a.

tanah Kas Desa;

 

b.

pasar Desa;

 

c.

bangunan Desa;

 

d.

lain-lain kekayaan milik Desa

(2)

lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

 

a.

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;

 

b.

barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.

 

c.

barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

 

d.

barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

 

e.

hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

 

f.

hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;

 

g.

hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan

 

h.

hasil kerjasama desa.

 

Pasal 3

 

(1)

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.

(2)

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

 

BAB III

PEROLEHAN

Pasal 4

 

(1)

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperoleh melalui:

 

a.

pembelian;

 

b.

sumbangan;

 

c.

bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan

 

d.

bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2)

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa.

 

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 5

 

(1)

Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

(2)

Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa.

(3)

Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 6

 

Biaya pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

 

Pasal 7

 

Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa. .

 

Pasal 8

 

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

 

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 9

 

Jenis Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa :

a.

sewa;

b.

pinjam pakai;

c.

kerjasama pemanfaatan; dan

d.

bangun serah guna dan bangun guna serah.

 

Pasal 10

 

(1)

Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar:

 

a.

menguntungkan Desa;

 

b.

jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan

 

c.

penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

(2)

sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:

 

a.

pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

 

b.

obyek perjanijian sewa menyewa;

 

c.

jangka waktu;

 

d.

hak dan kewajiban para pihak;

 

e.

penyelesaian perselisihan;

 

f.

keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan

 

g.

peninjauan pelaksanaan perjanjian.

 

Pasal 11

 

(1)

Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa.

(2)

Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.

(3)

Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

(4)

Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.

(5)

Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang kurangnya memuat:

 

a.

pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

 

b.

obyek perjanijian pinjam pakai;

 

c.

jangka waktu;

 

d.

hak dan kewajiban para pihak;

 

e.

penyelesaian perselisihan;

 

f.

keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan

 

g.

peninjauan pelaksanaan perjanjian.

 

Pasal 12

 

(1)

Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf c dilakukan atas dasar:

 

a.

mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa;

 

b.

meningkatkan pendapatan desa;

(2)

Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

(3)

Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional /pemeliharaan/perbaikan Kekayaan Desa;

 

b.

penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;

 

c.

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;

 

d.

tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain; dan

 

e.

jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang;

(4)

Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat:

 

a.

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian

 

b.

Obyek perjanjian pinjam pakai

 

c.

Jangka waktu

 

d.

Hak dan kewajiban para pihak

 

e.

Penyelesaian perselisihan

 

f.

Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan

 

g.

Peninjauan pelaksanaan perjanjian

 

Pasal 13

 

(1)

Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan atas dasar:

 

a.

Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum.

 

b.

tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

 

Pasal 14

 

(1)

Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan Desa.

(2)

Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Kas Desa.

 

Pasal 15

 

(1)

Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

(2)

Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesual harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

(3)

Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa.

(4)

Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaima dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(5)

Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.

 

Pasal 16

 

Tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 17

 

(1)

Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2)

Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

 

(1)

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Kekayaan Desa.

(2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi Kekayaan Desa.

(3)

Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

 

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

 

(1)

Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka Kekayaan Desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa baru;

(2)

Penyerahan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.

 

Pasal 20

 

(1)

Pembagian Kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran Desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa;

(2)

Pembagian Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat;

(3)

Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagalan Kekayaan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati;

(4)

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat. (3) harus mempertimbangkan :

 

a.

pemerataan dan Keadilan;

 

b.

manfaat;

 

c.

transparansi;

 

d.

sosial budaya masyarakat setempat

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

 

Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa dan kekentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 22

 

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa wajib menyesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

 

Pasal 23

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 07 Agustus 2015

Kepala Desa Ngroto

 

 

 

PRAYOGI

Diundangkan di Ngroto

Pada tanggal 07 Agustus 2015

Sekretaris Desa Ngroto

 

 

 

 

DAMAN HADI SANTOSO

Berita Desa Ngroto Tahun 2015 Nomor 02